BISIP Laporkan Kinerja Layanan di Semester Kedua 2024

Bogor (13/12) – Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) dalam kesempatan pelaksanaan ekspose layanan kepuasan masyarakat di semester kedua lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), hari ini memaparkan kinerja layanannya melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di depan Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum, Sekretariat BSIP dari Ruang Sempur BB Penerapan, Cimanggu, Bogor.

Presentasi kinerja layanan yang diwakilkan Kepala BISIP kepada Kepala Subbag Tata Usaha, BISIP, Mulyawan, SE. menyampaikan kinerja layanan yang secara keseluruhan masih dalam kategori BAIK. Namun demikian, terdapat perubahan dan pergeseran nilai unsur yang rendah, jika membandingkan dari Semester I dan Semester II di tahun 2024. Oleh karena itu, secara kondisi pelaksanaan pelayanan kepada pemohon layanan di BISIP untuk semester kedua ini masih pada kondisi yang perlu didorong untuk memahami batas layanan yang dapat diberikan BISIP.

Penerima layanan BISIP yang umumnya adalah mitra kerja sama swasta memberikan respon nilai 3,21 berkenaan dengan unsur ke-9 yakni pengaduan masyarakat. Nilai ini lebih rendah dibanding unsur lainnya, meski masih dalam kategori baik. Hal ini menurut analisa Tim ZI BISIP, Morina Pasaribu, saat diskusi persiapan bahan ekspose nilai IKM BISIP, dikarenakan adanya kekurangpahaman dari responden survei atas batas dan kewenangan penuntasan keluhan yang sebenarnya tidak ada di BISIP. Perlu dipahami bersama bahwa peran BISIP dalam layanan adalah sebagai mediator, tidak hanya antar satker dan industri, tapi juga lintas instansi, ungkap Nuning Nugrahani, Kepala BISIP.

Secara konstruksi, pengaduan yang ada di BISIP berkaitan erat dengan layanan kerja sama lisensi dimana komunikasi BISIP terkait layanan ini seringkali tidak berprogres terutama jika berkaitan dengan satker lainnya sebagai pemilik Aset Tak Berwujud (ATB). Mulyawan saat memaparkan nilai IKM menyebutkan bahwa penilaian layanan oleh responden adalah ruang pelayanan yang berkaitan dengan substantif dan sudah merupakan layanan hasil public hearing di bulan November 2024. Bila kedepannya ada penambahan layanan maka perlu dipersiapkan kembali pelaksanaan public hearing untuk memperkenalkan ruang layanan tersebut, termasuk apabila BISIP akan bertransformasi lagi menyesuaikan hadirnya Badan baru, jelas Nuning.